Tulisan
s5_logo.png
Penandatanganan Perjajian Kerjasama Dengan LPPM IPB
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) STAKEHOLDER FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Stadium General Prestasi Mahasiswa Dalam Bela Negara
Pembekalan dan Konsultasi Job Karir Bagi Calon Wisudawan
Sharing Bersama FDK UIN Wali Songo Semarang

Pemetaan dan Resolusi Konflik (Studi Tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peta konflik akibat bencana lumpur Sidoarjo mulai 29 Mei tahun 2006 sampai 29 Mei tahun 2008 antara warga masyarakat lokal dengan PT. Lapindo Brantas

Hasil penelitian menunjukkan konflik karena warga korban menuntut tanggung jawab PT Lapindo mengenai ganti rugi (cash and carry) dan pemukiman kembali (resettlement). Konflik terjadi karena kedua belah pihak bertikai masing-masing memiliki pemahaman dan kepentingan yang berbeda.

Masalah yang di konflikkan adalah tidak ada petunjuk teknis ganti rugi, kelengkapan verifikasi data fisik, alokasi dana bantuan warga tidak sesuai jadwal, tidak ada acuan penetapan area terdampak, tidak ada penaganan kompensasi gagal panen, adanya pungutan liar dari instansi terkait, pemberian Jadup serta uang kontrakan tidak sesuai kebutuhan hidup, persoalan lokasi pemukiman baru yang tidak sesuai kultur dan bermasalahnya logistik nasi basi dalam pengungsian.

Resolusi konflik 1) Arbitrasi yaitu warga meminta LSM sebagai pihak ketiga dengan membuat suatu keputusan yang tidak mengikat. Upaya yang sudah dilakukan dengan pihak ke tiga melalui pendekatan yuridis atau politik hukum, hasil putusan akhir gugatan warga korban dimenangkan perusahaan. 2) Mediasi yaitu terlibatnya Emha Ainun Najib sebagai mediator yang banyak memberikan kesempatan warga melakukan pengamatan data saat bertempat di istana presiden Puri Cikeas Bogor, dengan penuturan cerita (story-telling) tanpa diinterupsi dan sekaligus menindak lanjuti hasil pertemuan rapat pemerintah. Dan menghasilkan konsep pembayaran ganti rugi Cash and Carry 20% dan 80%. 3) Negosiasi yaitu upaya yang dilakukan warga dengan PT. Lapindo untuk mencari problem solving dari kedua belah pihak agar merasa sama-sama diuntungkan. Dan menghasilkan konsep pembayaran Cash and Resettlemen.

Kata Kunci: Pemetaan, ganti rugi dan resolusi konflik

 

Pendahuluan

Tanggal 29 Mei 2006 memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Sidoarjo, karena pada hari itu bertepatan dengan munculnya bencana lumpur Sidoarjo. Lumpur panas menyembur pada bulan Mei 2006 dan menggenangi desa-desa di Porong Sidoarjo. Suatu fakta yang kini telah memberi banyak cerita dari banyak sudut pandang dan latar belakang.

Fenomena lumpur Sidoarjo ini adalah khas, dilihat dari sisi jenis tragedinya, penanganan pengungsi, proses tak kunjung ada kepastian kapanberakhirnya semburan lumpur, tuntutan warga dan tarik ulur tawar-menawar ganti rugi, teknologi dan aneka usaha penghentian semburan lumpur, serta puluhan bahkan mungkin ratusan ribu serba-serbi yang layak diceritakan.Faktanya kejelasan nasib warga korban lumpur yang berkaitan dengan kepastian ganti rugi sampai saat ini belum ada titik terang, meski telah terjadi banyak kesepakatan dengan warga. Penantian akan pelaksanaan kesepakatan tersebut selalu saja mengalami penundaan dan perubahan jadwal yang berakibat semakin menyengsarakan masyarakat. Sementara pada saat bersamaan tanggul-tanggul lumpur pun mulai jebol kembali.

Bencana luapan lumpur Sidoarjo merupakan salah satu contoh bencana yang dipicu oleh kegiatan industri dan menjadi bencana yang luar biasa serta tak terkendali. Menurut asumsi warga korban di sekitar lokasi sumur eksplorasi bencana lumpur terjadi karena aktivitas pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas.Kejadian bencana industri luapan lumpur ini merupakan salah satu peristiwa bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia.

Meski warga korban memberi penilaian dan komentar dan bahkan memojokkan pengusaha, tetapi tetap saja Lapindo Brantas tidak memberi jawaban kondisi yang sebenarnya, sehingga membuat masyarakat di sekitar luapan lumpur menjadi was-was. Padahal kalau dilihat dari beberapa referensi yang berkaitan dengan semburan Lumpur, maka seharusnya pihak PT Lapindo Brantas tidak boleh main-main, segera mengatasi dan tidak menunda-nunda seperti saat ini, yang akibatnya lumpur panas telah membanjiri perumahan, sawah penduduk serta fasilitas umum. Ini jelas nantinya akan merugikan banyak pihak.

Warga masyarakat luapan lumpur dipaksa menjual tanah yang sudah tergenang lumpur dengan harga murah, ada yang menerima tawaran tersebut dan ada yang menolak dan bersikeras tidak menjual tanahnya kalau tidak sesuai dengan ganti rugi yang mereka inginkan. Atau ada juga sebagian warga yang tidak mau tanahnya dibuat tanggul kalau tidak dibayar dulu. Hal-hal semacam ituah yang kadang memicu konflik antar warga yang saling berdekatan. Banyak hal tak terduga yang justru sering menjadi sumber konflik ada suasana kecurigaan dan saling mengancam warga desa lain.

Konflik antar desa ini sebenarnya sudah nampak sejak awal kehadiran lapindo. Sikap warga desa Renokenongo dan warga Siring terpecah soal keputusan menerima atau menolak kehadiran lapindo di desa mereka. Maka ketika lumpur menggenangi desa siring, warga Siring marah dan berharap agar lumpur juga mengenai semua warga Renokenongo. Padahal luapan lumpur posisinya ada di Siring.

Konflik sosial ini diperparah dengan sebuah kondisi yang penuh ketidakpastian soal ganti rugi. Yang bisa dilakukan para korban lumpur hanyalah berharap dengan cemas, tak pernah tenang, kerja tak tenang, menempati rumah tak tenang, karena semua melihat lumpur sebagai sebuah monster yang bisa mengancam kehidupan mereka, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap saat. Suasana jadi penuh kegalauan tanpa ada penjelasan yang pasti.

Sebelum Tim Nasional dibentuk muncul produk hukum non Undang-Undang SK Meteri ESDM No.2231K/73/MEM/2006 tanggal 14 Juni 2006 dan SK Meteri PU No.312/KTSP/M2006, luas daerah yang tergenang sampai 30 Agustus 2006 sekitar 170 hektar. Genangan lumpur tersebut mengancam desa Siring Timur, Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS-I), Kedungbendo, Renokenongo, Kedungcangkring, Besuki Kulon, Pejarakan, Jatirejo dan Jatianom. Genangan lumpur juga mengancam infrastruktur di daerah sekitar semburan lumpur.

Pada tanggal 22 November 2006 terjadi ledakan pipa gas Pertamina dan keruntuhan tanggul utama (pusat semburan). Dampak kejadian tersebut mengakibatkan daerah yang tergenang lumpur sampai 3 Februari 2007 meluas menjadi 457 hektar. Sebelum ledakan pipa gas korban lumpur sebanyak 2.478 rumah, 2.605 KK (9.936 jiwa). Namun pasca ledakan pipa gas jumlah korban sampai 16 Februari 2007 sebanyak 11.006 rumah, 5.900 KK (22.301 jiwa). Jumlah yang ada di tempat pengungsian pada tanggal 4 Maret 2007 sebanyak 2.163 KK (8.037 jiwa).

Luapan lumpur juga menenggelamkan fasilitas umum, sebanyak 33 unit sekolah, 28 unit TPQ, 65 unit masjid, 30 unit pabrik, 4 unit Kantor terendam lumpur lapindo. Jumlah total lahan yang terkena dampak genangan lumpur sampai tanggal 16 Februari 2007 adalah 377,715 Ha dengan rincian Tanaman tebu seluas 64,015 H, Sawah 309,7 Ha, Holtikultura 2 Ha, dan Palawija 2 Ha.

Sudah dua tahun lebih bencana semburan lumpur Sidoarjo, namun belum ada tanda-tanda mau berhenti, volume air lumpur yang keluar makin membesar dan meninggi bahkan luas genangan lumpur lebih dari 845 ha. Pemunculan dan peningkatan volume lumpur panas mengakibatkan tenggelamnya sawah, permukiman, jalan tol, pabrik, rel kereta api, jaringan pipa gas industri, jaringan telekomunikasi, jaringan PLN, jaringan pipa air, drainase kawasan serta jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya.

Belum ada perhitungan yang pasti mengenai kerugian dampak tidak langsung dari bencana lumpur lapindo, seperti kerugian akibat kemacetan karena tertutupnya jalan tol. Kehilangan penghasilan pengelola jalan tol (PT. Jasa Marga) akibat terputusnya ruas Porong-Gempol. Kerugian pendapatan PT. Perumka dan Hilangnya pekerjaan dan pendapatan masyarakat akibat 30 pabrik yang ditutup.

Pemetaan Dan Resolusi Konflik

Secara harfiah konflik berarti percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan, dan pergerakan. Menurut Simon Fisher pengertian konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.[1] Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (preceived divergence of intrest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.[2] Definisi di atas sejalan dengan pendapat R W. Mack, RC Syneider dan Ted Robret Gurr menyatakan bahwa sebuah pertentangan dapat disebut konflik, Pertama; harus melibatkan dua orang atau lebih pihak-pihak di dalamnya. Kedua; pihak-pihak tersebut saling tarik menarik dalam aksi saling memusuhi (Muttually opposing actions). Ketiga; mereka cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan sang musuh. keempat; interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu dalam keadaan yang tegas karena itu keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideteksi dan dimufakati dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan.[3]

   Menurut Simon Fisher pemetakan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis dengan menghubungkan suatu masalah dengan berbagai pihak lainnya.[4] Sehingga masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda dalam memetakan situasi dapat saling mempelajari pengalaman dan sudut pandangan masing-masing. Sebagaimana dikatakan Simon Fisher bahwa ada empat cara pemetaan konflik:

  1. Menentukan yang ingin dipetakan, kapan, dan sudut pandangnya. Untuk memetakan konflik pada suatu daerah secara menyeluruh, diperlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu diperlukan pemetaan, untuk merelokasi sudut padang yang berbeda ke dalam suatu intisari dalam mengelola konflik sehingga pihak-pihak memiliki yang sudut pandang berbeda akan dapat saling memahami secara baik, antara pihak satu dengan pihak lainnya.
  2. Menempatkan diri dan organisasi pada peta. Dengan maksud bahwa ketika menganalisisnya, peneliti merupakan bagian dari situasi tersebut sehingga orang lain atau pihak lain yang terlibat konflik memandang konflik tersebut dengan persepsi tertentu. Dan memungkinkan bagi pihak lain untuk menghubungi atau membantu mencari jalan keluar bagi pihak-pihak yang saling terlibat dalam konflik.
  3. Pemetaan bersifat dinamis mencerminkan suatu keadaan tertentu dalam suatu situasi yang berubah dan menuntun ke arah tindakan. Analisis-analisis seperti itu harus menawarkan berbagai kemungkinan baru. Apakah yang dapat lakukan. Siapa yang paling baik melakukannya. Apa dasar-dasar yang perlu diletakkan sebelumnya; selanjutnya struktur macam apa yang ingin dibangun.
  4. Selain aspek-aspek yang ”objektif”, isu-isu di antara pihak-pihak yang relevan dengan konflik juga perlu dipetakan.

Simon Fisher juga menyatakan didalam tujuan penyelesaian konflik diantaranya: a.) Mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik, memfasilitasi dialog untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memungkinkan berkomunikasi langsung b.) Negosiasi suatu proses untuk memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.[5] Hal ini diperkuat oleh Raider, Coleman and Gerson dalam Merton Deutsch and Peter T. Colemen mengusulkan empat langkah negosiasi diantaranya: ritual berbagi, mengenali persoalan yang dikedepankan (posisi dan kebutuhan), memprioritaskan persoalan yang dikedepankan dan membingkai ulang, untuk memecahkan masalah dan mencapai persetujuan.[6] d.) Mediasi suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga, sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepekati sendiri. Moore (1987) dalam Jhon Burthon and Frank Dakes menyatakan mediasi adalah pihak perantara yang tidak terlibat perselisihan atau nego dengan adil yang dapat diterima (tidak berat sebelah), dan netral.[7] Blake and Mouton, menyatakan mediasi adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengambil wewenang keputusan. Hanya saja dapat membantu memperdebatkan perjanjian dengan secara sukarela, mereka sendiri dengan satu sama lain dapat menerima penyelesaian yang diperselisihkan. mediaton meliputi intervensi dari pihak ketiga dengan jalan pertama menyelidiki dan menetapkan masalah dan kemudian biasanya mendekati setiap kelompok secara terpisah dengan rekomendasi yang dirancang menyediakan satu sama lain dapat saling menerima. Mediasi menurut Coulson merupakan proses yang dilakukan oleh pihak ketiga secara adil (kadang-kadang lebih dari satu orang) dengan menolong peserta untuk memisahkan perselisihan melalui perizinan dan face-to-face dengan tawar menawar. e) Abritasi tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjelaskan suatu penyelesaian. Rubin, Pruitt, and Kim menyatakan pihak ketiga adalah pihak perseorangan atau pihak secara berkelompok di luar perselisihan di antara dua atau banyak orang. Dari pihak ketiga tersebut mereka dapat membantu mencapai persetujuan. Intervensi dengan pihak ketiga dapat mengklasifikasikan dua tipe model penyelesaian sementara, dan kontrak. Intervensi sementara dilakukan oleh non-spesialist siapa pelakunya tertarik akan memecahkan perselisihan. dan Intervensi kontrak dilakukan oleh ahli pengendali konflik (perantara profesional atau hakim).[8]

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini untuk menjelaskan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan pemetaan dan resolusi konflik yang diteliti. Menurut Bogdan and Biklen penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri: 1) penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah (the natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci (key instrumen), 2) bersifat deskriptif yang menggambarkan situasi tertentu atau data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, 3) memperhatikan proses ketimbang hasil atau produk semata, 4) dalam menganalisa cenderung secara induktif, 5) makna merupakan soal esensial bagi penelitian kualitatif.[9]

Penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan PT. Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan alasan sebagai berikut:

 

1.Proyek eksplorasi migas Lapindo Brantas sudah diprotes sejak awal beroperasi. Namun protes warga masyarakat semakin keras ketika sekitar pada tanggal 29 Mei 2006 terjadi bencana lumpur yang menenggelamkan pemukiman warga. Aksi protes warga itu kemudian berkembang menjadi konflik sosial. Karena konflik sosial ini masih berlangsung, juga pelaku pelakunya masih ada, maka data yang diperoleh diharapkan lebih akurat.

 

2.Perkembangan konflik sosial di Porong tergolong unik. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan bentuk konflik, mulai dari konflik warga korban yang bersifat fisik saat munculnya lumpur Lapindo, sampai menjadi konflik yang terorganisir, bahkan mungkin berafiliasi dengan gerakan politik tertentu, pada waktu perhatian pemerintah pusat lemah.

 

3.Penduduk di sekitar proyek eksplorasi Lapindo adalah bercirikan masyarakat desa, ada sebagian bercirikan masyarakat kota karena terpengaruh oleh proses modernisasi dengan kehadiran proyek Lapindo. Ini berarti setelah tenggelamnya desa sekitar ada konflik yang menarik untuk dicermati, bahkan mungkin berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat setempat.

 

4.Dari beberapa desa yang terendam luapan lumpur lapindo peneliti lebih memfokuskan kajian pada tiga desa, yakni warga Renokenongo, warga Perum TAS 1 dan warga Besuki. Dengan asumsi warga pertama sangat reaktif, warga kedua sangat kompromistis, dan warga ketiga sangat esoteris. Keadaan ini menarik untuk dikaji untuk melihat hal-hal yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut menjadi konflik.

Untuk memperoleh data atau informasi maka pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu interview, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu dipilih seorang informan yang sedapat mungkin dapat mewakili dan memenuhi ketercakupan semua jenis, tingkat, dan keterlibatannya. Pemilihan informan itu di antaranya: 1 orang warga Perum TAS-1, 1 orang warga Renokenonggo, dan 1 orang warga Besuki. Dan peneliti juga mengambil data informan dari Desa/Kelurahan yang lain diantaranya: 2 orang warga Jatirejo, 2 orang warga Siring. Sedangkan informan pendukung diantaranya 1 orang perwakilan anak perusahaan Lapindo, 1 orang dari BPLS.

Teknik analisa data mengunakan pendekatan Miles dan Huberman yang menyatakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing.

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

 

1.Pihak-Pihak yang Terlibat Konflik

Pihak yang terlibat dalam konflik lumpur Sidoarjo dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yakni pihak-pihak utama yang terlibat langsung dan pihak-pihak kedua yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

 

a.Pihak Utama dan Terlibat Langsung

Pihak utama yang terlibat langsung dalam konflik adalah kelompok-kelompok masyarakat lokal yang menentang PT. Lapindo Brantas Inc (LBI):

 

1)Kelompok-Kelompok Masyarakat Lokal.

Kelompok-kelompok masyarakat lokal yang menentang PT Lapindo Brantas terutama tersebar di tiga wilayah kecamatan di antaranya Kecamatan Porong dari Desa Mindi, Jatirejo, Renokenongo, Siring. Kecamatan Tanggulangin dari Desa Kedungbendo, Ketapang, Sentul. Kecamatan Jabon dari Desa Kedungcangkring, Pejarakan dan Besuki. Kelompok-kelompok masyarakat ini merupakan pihak yang mengalami langsung dampak lumpur akibat dari eksplorasi sumur migas di Banjarpanji 1 milik LBI. Pengalaman yang sama mungkin telah mendorong warga korban Lumpur untuk mengorganisasikan diri untuk menentang dan meminta tanggung jawab ganti rugi kepada LBI atas tenggelamnya pemukiman warga. Kelompok-kelompok masyarakat lokal ini antara lain kelompok Tim 16 yang berasal dari warga Perum TAS-1, kelompok Paguyuban Pagar Rekontrak yang berasal dari warga Renokenongo di Pasar Baru Porong. Pengorganisasian juga dilakukan oleh masyarakat lokal secara insidental untuk melakukan berbagai aksi protes dan demonstrasi menuntut tanggung jawab LBI mengenai pemberian paket uang kontrak rumah, pemberian jaminan hidup, ganti rugi lahan dan pemukiman rumah, penyelesaian pembayaran jual beli 20%-80%. Termasuk berkoalisinya kelompok warga Besuki Timur dan Besuki Barat.

 

2)PT Lapindo Brantas dan Para Pemegang Saham

PT. Lapindo Brantas adalah pemegang saham terbesar (63,53%) di Blok Brantas dengan nilai kekayaan USD 5,4 miliar (sekitar Rp 50 triliun) dan pemiliknya adalah berasal dari keluarga Aburizal Bakri. Keluarga ini menguasai sebuah kelompok bisnis PT. Bakrie and Brother Tbk. Saham selebihnya dikuasai oleh Medco (32%) dan Santos (18%). Sedangkan Energi Mega Persyada sebagai operator di blok ini yang banyak melakukan lobi-lobi intensif kepada pemerintah pusat dan daerah. Termasuk pemegang saham asing Minarak Labuan Co Ltd, perusahaan berbadan hukum milik Malaysia yang ikut terlibat bertanggung jawab atas penyelesaian lumpur Lapindo setelah terjadi pengalihan saham Kalilah dan Pan Asia ke Minarak Labunan Co Ltd.

 

b.Pihak - Pihak Sekunder Yang Tdak Terlibat Langsung

Pihak sekunder ini meliputi LSM terkait, dan PT Minarak Lapindo Jaya.

1)LSM

         Keterlibatan LSM ini memberi dukungan pada masyarakat lokal korban lumpur. Tuntutan itu ditujukan pada PT. Lapindo Brantas untuk tetap bertanggung jawab atas terjadinya luapan lumpur. LSM yang terlibat diantaranya Walhi, Urban Link Poor. Berbagai dukungan LSM ini juga memiliki pengaruh terhadap dinamika konflik, bahkan sampai menjadi aksi protes yang lebih besar. Upaya legal yang sudah dilakukan LSM adalah mengajukan gugatan hukum perdata atas badan-badan pemerintah dan PT Lapindo Brantas yang dinilai wajib bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

 

2)PT Minarak Lapindo Jaya

         PT. Minarak Lapindo Jaya adalah anak perusahaan milik Lapindo Brantas yang mengurusi pembayaran ganti rugi 20%-80% dan penyelesaian jual beli. Setelah ditetapkannya Pepres No. 14 tahun 2007 muncul konflik baru di masyarakat yang menuntut pembayaran cash and carry. Kesulitan yang dihadapi warga adalah saling lemparnya tanggung jawab antara Minarak dan BPLS mengenai proses ganti rugi, sehingga pada saat transaksi jual beli kekurangan persyaratan kecil berdampak pada gagalnya ganti rugi. Berkas-berkas yang kurang dikembalikan kepada tim verifikasi untuk dilengkapi,tetapi tim verifikasi kesulitan mendatangkan warga yang berkas administrasinya kurang karena tempat tinggal warga yang sudah berpencar-pencar sehingga membutuhkan waktu lama. Warga sudah melengkapi berkas ganti rugi sesuai yang diminta tim verifikasi, tetapi Minarak tetap saja menolak dan mengembalikan kepada tim verifikasi, inilah yang memicu konflik warga dengan perusahaan.

Gambar 7. Peta konflik lumpur Lapindo Sidoarjo

 

Kunci : dalam pemetaan, peneliti menggunakan kaidah-kaidah tertentu

Gambar (grafis) peta konflik lumpur Sidoarjo di atas bermaksud untuk memudahkan pemahaman mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lumpur Sidoarjo.

 

2.Isu -Isu Konflik

 

Bencana lumpur Sidoarjo mengakibatkan munculnya isu-isu konflik antara masyarakat korban lumpur dengan PT Lapindo Brantas. Isu utamanya adalah ganti rugi atas tenggelamnya aset kepemilikan warga baik berupa rumah, sawah, tanah dan isu kedua adalah pemukiman kembali (resettlement). Dalam setiap isu, masing-masing pihak yang terlibat memiliki posisi dyang sulit dikompromikan sehingga mengakibatkan konflik berkepanjangan. Berdasarkan pada faktor-faktor isu utama dan isu kedua yang memunculkan konflik tersebut dapat dilihat sebagai isu values-based dan interest-based

 

3.Dinamika Konflik

   Dinamika konflik bencana lumpur Sidoarjo menimbulkan pengaruh yang kuat dalam tata kehidupan masyarakat korban. Termasuk pengaruh penyelesaian ganti rugi cash and carry atau pilihan pemukiman kembali resetllement, yang berlanjut pada proses verifikasi data masyarakat korban. Perubahan tata hidup masyarakat korban sangat bergantung pada dualisme mekanisme formal dalam penyelesaian ganti rugi, pertama Timnas PSLS, kedua Tim BPLS, dan pihak ketiga Perusahaan. Mengenai mekanisme formal skema ganti rugi dalam birokrasi Timnas PSLS dan BPLS prosedur awal penyelesaiannya dapat dilihat pada Tabel 6

 

Tabel 6. Skema pembayaran ganti rugi masa kerja Timnas PSLS dan BPLS

 

Versi

Persyaratan Warga

Tim Verifikasi

Perusahaan

1. Timnas PSLS (8 Sep 2006) kerja 6 bulan. Keppres No. 13 tahun 2006.

Melengkapi:

1. Letter C/ Pethok D

2. Sertifikat

3. IMB & (KTP, KK, dll)

Timnas PSLS meneliti keabsahan bukti kepemilikan tanah dan rumah

Melakukan pembayaran ganti rugi, dilakukan langsung ke rekening warga.

2. BPLS

    (8 Apr 2007)

   dan tidak ada batas masa kerja. Pepres No. 14 tahun 2007.

Mengisi From:

1. Permohonan ganti rugi

2. Surat pernyataan memiliki tanah

3. Surat pernyataan luas bangunan

4. Check list bukti kepemilikan tanah, (lakta notaris, hibah, waris dll), bangunan (Sertifikat, IMB, Letter C/ Pethok D)

BPLS melengkapi keabsahan bukti kepemilikan tanah, dan bangunan sesuai ketentuan instansi yang mengeluarkan dokumen bukti kepemilikan.

Lapindo memberi kuasa kepada PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk melakukan jual-beli aset terendam lumpur dengan korban di wilayah terdampak menurut peta 22 Maret 2007.

 

Sumber: Timnas PSLS, BPLS, Warga Korban, Minarak Lapindo Jaya 2006 – 2007.

 

               Berdasarkan tabel 6, Timnas PSLS bekerja mulai 8 September tahun 2006, permasalahan yang terjadi dalam timnas ini adalah terputusnya komunikasi sosial antar lembaga perusahaan dengan Timnas PSLS sehingga memiliki pengaruh dinamika dan dampak dalam warga korban soal penyelesaian verifikasi. Sampai 31 Maret 2007 warga Renokenongo masih berada di pengungsian Pasar Baru Porong dan belum menerima ganti rugi, ratusan verifikasi data di Perum TAS 1 juga belum mendapatkan ganti rugi, dan masih banyak lagi masalah penyelesaian ganti rugi yang belum jelas, seperti ganti rugi warga di luar areal peta terdampak termasuk desa Besuki.

   BPLS bekerja menggantikan PSLS mulai 6 April tahun 2007 sampai 29 Mei 2008, verifikasi data pada tim ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya karena tim panitia ini melibatkan kalangan pejabat pemerintah dan kaum profesional akademis, seperti dari ITB, ITS dan lain-lain, sehingga dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi warga bisa berhasil dan cenderung diarahkan pada kebutuhan lokal masyarakat korban lumpur.

Singkatnya dualisme mekanisme formal dalam penyelesaian ganti rugi, diatas menunjukkan dari ketiga unsur dinamika konflik, serta identifikasi dalam penyelesaian masalah dapat ditarik simpulan pada Tabel 8 dibawah ini :

Tabel 8. Frekuensi Konflik dan Resolusi

 

Berdasarkan Tabel 8, konflik antara warga korban lumpur dengan PT Lapindo Brantas mulai 29 Mei tahun 2006 sampai 29 Mei tahun 2008 terdapat 22 kali konflik. Sebanyak 40,91% terjadi pada tahun 2006 dan konflik yang berhasil diselesaikan sebanyak 37,5%, pada tahun 2007 terjadi 50% konflik dan berhasil diselesaikan sebanyak 50%, dan 9,09% terjadi pada tahun 2008 dan berhasil diselesaikan sebanyak 12,5%.

   Dampak konflik lumpur Sidoarjo tidak hanya mengubur ribuan rumah penduduk, ratusan hektar sawah produktif serta berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, makam, komplek industri, namun juga menelan puluhan korban jiwa akibat ledakan pipa gas Pertamina sehingga menyebabkan beberapa orang harus dirawat di rumah sakit karena sesak nafas akibat keracunan gas dan semburan lumpur atau semburan air disertai dengan semburan gas yang mudah terbakar.

Ini bukan bencana yang ringan dan mudah penanganannya, bencana ini telah menyebabkan pelumpuhan infrastruktur ekonomi tepat di jalur strategis yang merupakan urat nadi perekonomian Jawa Timur. Dan pasti sudah triliun rupiah nilai opportunity loss perekonomian Jawa Timur. Kalau dikonversikan ke dalam sistem distribusi pendapatan, pasti sudah amat besar income losses yang ditanggung oleh industri dan masyarakat di Jawa Timur. Tetapi ini juga memiliki pengaruh langsung mengakibatkan terpecahnya menjadi beberapa jumlah kelompok pengungsian dan permasalahan yang dihadapinya. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai dampak konflik dapat dilihat di bagian bawah ini di antaranya :

 

4.Kondisi Sosial Para Pengungsi

Korban lumpur yang berada di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong memiliki lingkungan yang kurang sehat, lingkungan barak-barak pasar yang semestinya sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi mereka gunakan sebagai tempat tinggal. Lambat laun warga merasa tidak nyaman dan banyak keluhan yang dialami individu atau kelompok. Sehingga dampaknya dapat menyebabkan munculnya konflik dengan menuntut hak-hak hidup yang layak seperti sebelum terjadi bencana lumpur. Adapun yang perlu diperhatikan adalah masalah warga korban saat berada di penampungan Pasar Baru Porong, hal ini dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Masalah dan dampak di penampungan Pasar Baru Porong

 

Masalah

Dampak

1. Pendidikan anak-anak korban Lapindo

Suasana lingkungan belajar tidak nyaman

2. Hubungan antar keluarga

Kekerasan psikologis

3. Hubungan sosial kekerabatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup bermasyarakat

Situasi sosial yang tidak kondusif

4. Hubungan sosial kekerabatan bermasyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sumber distribusi yang tidak sama.

Kecemburuan sosial dan diskriminasi

5. Gejolak psikologis

Stres berat

 

Sumber: Warga Reno Kenongo di Pasar Baru, warga Perum TAS-1, 2007

 

5.Resolusi Konflik

Mengenai upaya resolusi konflik lumpur Sidoarjo di Jawa Timur yang pernah dilakukan warga korban adalah Arbitrasi, Mediasi dan Negoisasi. Hal ini menjadi sangat penting karena paling tidak, langkah awal proses menuju kepada kondisi yang kondusif dari segala aktivitas masyarakat korban lumpur Sidoarjo. Kondisi ini terfokus pada penyelesaian ganti rugi dan resettlement atau isu-isu lainnya yang menjadi kewajiban Pemerintah termasuk didalamnya PT Lapindo Brantas dalam menyelesaikan masalah. Untuk mengetahui upaya resolusi konflik yang sudah dilakukan dapat dilihat pada Gambar 8.

Komponen yang terlibat di dalam resolusi konflik adalah pihak-pihak perantara lain yang menjadi aktor mediasi atau penegah, baik yang terlibat dalam resolusi konflik ganti rugi cash and carry atau cash and resettlement secara langsung atau tidak. Perantara resolusi konflik ini di antaranya :

 

a.Timnas PSLS

         Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (Timnas PSLS) dibentuk pemerintah berdasarkan Keppres No 13 tahun 2006 memiliki tiga fungsi tugas yakni, penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah sosial. Lembaga ini bertugas selama 6 bulan dimulai tanggal 8 September 2006 dan berakhir tanggal 8 Maret 2007. Namun kegiatan lembaga ini sempat diperpanjang selama 1 bulan. Timnas tidak bertanggung jawab secara langsung ke presiden tetapi hanya bertanggung jawab pada menteri.

Kegiatan lembaga ini hanya terfokus pada kegiatan fisik, termasuk tugas penanganan masalah sosial yang berfungsi sebagai tempat pengaduan aspirasi warga korban kepada Lapindo. Melalui Timnas PSLS warga mengeluhkan konflik antar warga yang dipicu oleh pengaliran selokan air lumpur agar wilayah warga masyarakat sekitar tidak tergenangi lumpur. Pada masa kerja Timnas ini, konflik sempat terjadi antara warga dengan aparat dalam mempersoalkan fasilitas penampungan pengungsi, juga tentang jumlah besaran ganti rugi, dan juga isu penetapan status lumpur sebagai bencana alam atau human eror di kalangan pakar geologi saat pertemuan work shop internasional tentang lumpur Sidoarjo bulan Februari 2007 di Jakarta.

Peran Timnas PSLS sebagai lembaga pemerintah (lihat lampiran Kepres 13 tahun 2006). Usaha Timnas yang sudah dilakukan adalah membantu warga korban dalam bentuk penyelesaian masalah sosial antara kelompok masyarakat lokal dengan PT Lapindo Brantas, namun kinerja ini dibatasi oleh masa tugasnya menjadi demisioner dan berlanjut ke BPLS.

 

b.BPLS

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PBLS) dibentuk pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007. BPLS sebagai lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada presiden SBY. Lembaga ini meneruskan tugas Timnas PSLS. BPLS dibentuk pada tanggal 8 April 2007 dengan pengorganisasian kebijakan berada di tangan Dewan Pengarah yang terdiri dari tiga belas pejabat negara yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum. Beranggotakan sembilan orang setingkat Menteri, ditambah Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam Brawijaya dan Bupati Sidoarjo. Untuk pelaksanaannya setelah dikeluarkan Keppres No. 31/ M 2007 menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana yang dipimpin Sunarso. Bidang yang ditangani empat tugas pokok bidang menanggulangi semburan lumpur, menangani luapan lumpur, serta menangani maslah sosial, dan infrastruktur akibat luapan lumpur.

Masalah yang dihadapi langsung oleh warga korban di PBLS adalah proses verifikasi dan kelengkapan data fisik. Sehingga muncul Keputusan Dewan Pengarah BPLS No. 01/ KPTS/ DP-BPLS/ 2007 tentang petunjuk pelaksana verifikasi bukti kepemilikan atas tanah sawah, pekarangan dan bangunan. Termasuk penyelesaian pembayaran ganti rugi 20% dan sisanya 80% dibayar selama dua tahun sebelum masa kontrakan berakhir.

         Presiden dan para menterinya dalam penyelesaian masalah semburan lumpur ini masuk dalam susunan struktur lembaga BPLS (lihat lampiran). Upaya-upaya pemerintah yang sudah pernah dilakukan adalah melakukan monitoring tanggung jawab yang dilakukan PT Lapindo terhadap korban lumpur dalam menyelesaikan pembayaran ganti rugi. Termasuk dua lembaga tersebut di atas adalah Tim Nasional PSLS dan BPLS. Kedua lembaga tersebut sejak 29 Mei 2006 sampai 29 Mei 2008 secara fisik tidak banyak memiliki kemampuan untuk menutup sumber lumpur, apalagi menangani dampak sosialnya. Hal ini masih terbukti menyemburnya lumpur di sekitar area eksplorasi, bahkan munculnya semburan baru yang jumlahnya banyak sehingga menimbulkan konflik bagi korban di luar peta area terdampak.

Peran BPLS sebagai lembaga pemerintah yang bersifat Adhoc langsung bertanggung jawab pada presiden dengan melanjutkan program Timnas PSLS (lihat lampiran Pepres 14 tahun 2007). Peran yang dilakukan BPLS adalah membantu proses penyelesaian masalah sosial antara kelompok masyarakat lokal dengan PT Lapindo Brantas, termasuk penyelesaian pembayaran ganti rugi 20% dan berlanjut pada pembayaran 80%. Dan di sini tidak melupakan juga peran Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo yang terlibat dalam struktur ke pengurusan BPLS (lihat lampiran). Loyalitas kedua tokoh Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Pusat merupakan acuan pejabat untuk sekedar melaksanakan tugas, terlepas dari aturan atau undang-undang yang berlaku atau tidak. Lebih penting penugasannya berjalan dengan lancar sesuai kemauan atasan. Sehingga yang terjadi adalah beragam tuntutan baik dari para korban atau masyarakat luas.

Bupati Sidoarjo dan Gubernur Jawa Timur diangkat menjadi dewan pengarah BPLS bersama dengan Menteri, Pangdam Brawijaya dan Kapolda Jatim, berdasarkan Pepres 14/2007. Bupati dan Gubernur menempatkan diri menjadi bagian dari kekuasaan di tingkat pusat. Bersama dengan Pepres tersebut, kedua posisi tersebut menjadi dilematis. Antara penanggung jawab otonomi daerah (fullpower melayani rakyat), dengan ala pusat di Daerah (berarti menjadi bagian dari struktural pusat) yang tanpa power karena dana berasal dari swasta, sehingga tidak mungkin komprehensif.

Keterlibatan pemerintah di dalam struktur organisasi BPLS masih terlihat lemah dan tidak dapat berbuat banyak atas penanggulangan kondisi buruk yang dialami warga selama di pengungsian atau diluar pengungsian. BPLS dan PT Minarak Lapindo Jaya melalui Pepres No. 14, tahun 2007 bersikukuh bahwa mereka hanya menanganani wilayah peta area terdampak. Dalam Pepres pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa untuk penanganan dampak sosial bagi wilayah di luar peta terdampak ditanggung pemerintah melalui anggaran negara (APBN). Namun faktanya pemerintah belum merumuskan secara rinci penggunaan anggaran negara tersebut untuk penanganan masalah sosial di luar peta. BPLS, dan pemerintah tidak segera bertindak, maka warga desa di luar areal peta terdampak atau status korban desa yang menyusul sudah enam belas bulan hidup dalam tekanan ekonomi akan terus semakin terpuruk.

 

c.DPRD Jawa Timur

         DPRD Jatim termasuk dalam susunan mediator konflik. Setelah memahami tragedi semburan lumpur pada tanggal 12 Juni 2006, DPRD Jatim memanggil para petinggi Lapindo Brantas serta instansi yang terkait. Panggilan itu dihadiri jajaran direksi PT Lapindo Brantas seperti Prsedir Imam Agustino, Vide Presiden Human Resources and Relations Yuniwati Terayana, juga pejabat dari ESDM Pemprov dan Bapedalprov. Dalam hasil pertemuan itu para anggota dewan menilai Lapindo Brantas lamban dalam menyelesaikan bencana ini.

         Ketika penanganan semburan lumpur berlanjut menjadi tanggung jawab pemerintah dengan dibentuknya Timnas PSLS, DPRD Jatim mulai serius memperhatikan isu-isu masalah penanggulangan lumpur seperti memanggil ketua Timnas Basuki Hadi dewan pada tanggal 9 Oktober 2006 dan meminta agar Lapindo Brantas segera menyelesaikan masalah lumpur dengan segera, dan memperhatikan karyawan perusahaan yang pabriknya tenggelam dengan memberikan THR karena saat itu menjelang akan hari raya.

         Pada bulan Januari 2007 semburan tak kunjung selesai, ada sebuah desakan politik yang luar biasa dengan memunculkan ide pembentukan Pansus lumpur. Tetapi saat itu ada kegamangan dari sisi otonomi daerah, sebab otonomi daerah memposisikan pemkab lebih tinggi dari pemerintah pusat. Setelah Pansus terbentuk pada tanggal 13 Maret 2007 hanya memfokuskan pada problema sosial, termasuk membatasi masalah-masalah yang menyangkut pembayaran, terutamanya berkaitan dengan memperkuat usulan warga Perum TAS dan 4 desa yang lain agar punya hak yang sama dengan skema 4 Desember 2006. Sehingga usulan warga korban tersebut menjadi momentum bersejarah dengan ditandatanganinya dokumen 22 Maret 2007 yang mengakui skenario pembayaran ganti rugi cash and carry. DPRD Jawa Timur membentuk Pansus lumpur hanya berjalan satu bulan dan berakhir 13 April 2007. DPRD Jawa Timur sebagi panitia Pansus Lumpur, peran yang dilakukan adalah mengawal perjuangan aspirasi warga korban dalam urusan tuntutan ganti rugi, tetapi usahanya relatif sangat pendek.

 

d.Emha Ainun Najib

Budayawan Emha Ainun Najib juga terlibat di dalam proses penyelesaian konflik antara PT Lapindo Brantas dengan warga yang berperan untuk membantu jalannya proses penyelesaian pembayaran ganti rugi. Adapun upaya-upaya Emha yang sudah pernah adalah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Bogor, dan beberapa hari setelah itu, Presiden langsung turun ke Sidoarjo dan menginstruksikan agar ganti rugi korban lumpur harus selesai dalam 10 Minggu sejak 1 Juli 2007.

Namun konflik warga terulang kembali, dan Emha terlibat sebagai sebagai mediator konflik yang menggunakan pendekatan normatif dengan langkah menyumpah warga korban diambil sebagai solusi tentang silang pendapat sebuah perbedaan data. Sumpah mengandung nilai-nilai spiritual yang dilengkapi kegiatan ritual sehingga nilainya sangat terasa sakral. Wacana menyumpah warga korban lumpur muncul seiring dengan perdebatan tentang validitas data luas lahan tanah/ bangunan tidak sertifikat dan bangunan tanpa IMB yang dijadikan dasar untuk menghitung nilai ganti rugi. Emha Ainun Najib sebagai pihak mediator konflik antara kelompok masyarakat lokal dengan PT. Lapindo Brantas. Peran yang sudah dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan kedua pihak yang bertikai termasuk dengan terlibatnya Pemerintah Pusat secara langsung di Pasar Baru dan di Cikeas.

 

6.Resolusi Konflik yang Sudah Dilakukan

Mengenai resolusi konflik korban lumpur Sidoarjo di Jawa Timur upaya yang pernah dilakukan oleh warga korban adalah Arbitrasi, Mediasi dan Negoisasi. Ketiga langkah tersebut menjadi arti yang sangat penting bagi warga, karena paling tidak dari proses awal tersebut memiliki tujuan untuk mengiring lingkungan masyarakat korban lumpur Sidoarjo menjadi kondisi yang lebih kondusif dari segala aktivitas sebelumnya. Kondisi yang kondusif ini terfokus pada penyelesaian konflik ganti rugi dan resettlement. Atau isu-isu lainnya yang dipandang warga korban untuk menjadi suatu tugas kewajiban bagi Pemerintah termasuk terlibatnya PT Lapindo Brantas dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk mengetahui upaya resolusi konflik apa saja yang sudah dilakukan dapat dilihat pada Gambar 8.

 

Gambar 8. Resolusi Konflik

Berdasarkan Gambar 8. dari tiga upaya pendekatan resolusi konflik diatas yang dilakukan warga korban lumpur:

 

1.Arbitrasi yaitu meminta pihak ketiga dengan membuat suatu keputusan yang tidak mengikat. Pihak ketiga termasuk keterlibatan dari berbagai LSM dengan membantunya sampai pada proses ke jalur hukum. Akan tetapi perjuangan resolusi konflik dengan jalur arbitrasi ini, masih belum membawa perubahan atau hasil yang signifikan. Karena hak-hak sipil warga korban untuk pembelaan diri untuk keadilan di depan hukum negara belum bisa terwujud. Sehingga hukum di mata para korban sudah dinilai tidak bisa menegakkan keadilan.

2.Mediasi yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga tokoh Emha Ainun Najib sebagai mediator konflik. Mediator konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik ganti rugi korban bencana lumpur dengan memberikan kesempatan pada warga korban untuk melakukan penuturan cerita (story-telling) menurut versinya masing-masing. Emha memberikan kesempatan pada pihak yang sedang bertikai untuk menuturkan cerita tanpa diinterupsi pada saat di Istana Puri Cikeas Bogor. Resolusi konflik dengan pendekatan negosiasi yang dilakukan Emha menghasilkan kesepakatan-kesepakatan baru yang memadahi aspirasi warga dengan memudahkan proses penyelesaian ganti rugi termasuk verifikasi data. Disisih lain pendekatan ini juga membawa dampak terpecah belahnya kelompok-kelompok korban lumpur dengan mengusung kepentingan berbeda-beda.

 

Kepentingan berbeda diantaranya ganti rugi dan pemukiman kembali yang menjadi hambatan adalah karena tidak ada petunjuk teknis, tidak memenuhi syarat kelengkapan verifikasi data fisik, masalah alokasi dana bantuan tidak sesuai jadwal karena keterbatasan sumberdaya pekerja perusahaan. Selain itu juga belum ada acuan penetapan area terdampak, tidak ada penanganan kompensasi gagal panen, belum ada tindakan terhadap pungutan liar. Dan kehendak warga korban lain adalah ingin menata kehidupan yang lebih mandiri dengan menolak jaminan hidup atau uang kontrak termasuk pertimbangan kultural untuk menolak tawaran lokasi pemukiman baru. Perbedaan kepentingan warga menjadi masalah dengan memunculkan persoalan baru berupa urusan logistik ditempat pengungsian sehingga dampak pada warga korban selalu mempertanyakan legitimasi tanggung jawab PT Lapindo Brantas.

 

3.Negosiasi yaitu proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberikan kesepakatan bersama antara pihak korban lumpur dengan pihak PT. Lapindo Brantas. Negosiasi ini dilakukan ke dua belah pihak yang bertikai dengan cara mencari informasi dan mengamati dokumen-dokumen yang ada. Proses negosiasi ini termasuk menggunakan pendekatan problem solving approach yang menghasilkan kesepakatan ganti rugi antara warga korban dengan PT. Lapindo Brantas. Kesepakatan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan berupa negosiasi dengan bentuk membeli, dan negosiasi dengan bentuk merelokasi. Tahap mediasi dinamika konflik korban bencana lumpur ini memiliki corak yang relatif unik tersendiri. Termasuk dinamika konflik yang terjadi sebelumnya di alami oleh warga Renokenongo, warga Perum TAS 1 dan Besuki. Dinamika konflik ada yang membawa arah perubahan berbentuk progresif dan perubahan berbentuk regresif. Perubahan progresif bagi masyarakat korban lumpur secara ekonomi memiliki nilai tukar aset jual beli dengan harga melambung tinggi. Perubahan regresif bagi masyarakat korban lumpur dalam pranata dan struktur sosialnya tidak memilik nilai-nilai kultural untuk bangkit dari keterpurukan sebelumnya. Apalagi nilai-nilai kultur masyarakat korban sudah tercerai berai dampaknya mudah memecah belah kelompok masyarakat.

Kesimpulan

 

Peta konflik bencana lumpur Sidoarjo mulai 29 Mei tahun 2006 sampai 29 Mei tahun 2008, terjadi karena warga korban menuntut tanggung jawab PT Lapindo Brantas mengenai penyelesaian pembayaran ganti rugi (cash and carry) dan pemukiman kembali (resettlement). Konflik disebabkan semakin besarnya warga korban mempertanyakan keabsahan distribusi sumber-sumber yang tidak merata, sehingga warga korban semakin menyadari akan pentingnya keadilan. Bentuk konflik antara warga dengan PT Lapindo Brantas cenderung vertikal. Konflik sosial tersebut dapat dikelompokkan menjadi akar konflik yakni pengungsian dengan persoalan petunjuk teknis, tertundanya mekanisme pembayaran, verifikasi kelengkapan data, acuan penetapan area terdampak, kompensasi gagal panen, pungutan liar, menolak jaminan hidup, persoalan lokasi pemukiman baru dan urusan logistik.

Peta konflik dari kedua belah pihak yang terjadi antara warga korban dengan perusahaan di atas, dan masing-masing memiliki dasar pemahaman dan kepentingan yang saling berbeda. Sehingga kesimpulannya warga Perum TAS 1 lebih cenderung fungsional menerima pembayaran ganti rugi 20-80% dari perusahaan. Warga Renokenongo lebih berspekulatif (menghitung untung rugi) meminta dengan penyelesaian pembayaran ganti rugi 50-50% plus tanah 30 ha dari perusahaan. Warga Besuki lebih esoteris mendapat (perlakuan secara khusus atau tersendiri) oleh pemerintah karena saat itu sudah tidak tanggung jawab PT Lapindo.

Dinamika konflik pertama, dimensinya hanya sebatas luapan emosi-emosi bahkan sampai muncul tindak prilaku kekerasan. Meskipun dinamikanya mengarah ke konflik horizontal antar warga dengan latar belakang perbedaan kepentingan masing-masing kelompok untuk berebut penyelamatan batas wilayah desa. Warga korban melakukan demonstrasi dengan berbagai tuntutan aspirasi masyarakat, termasuk tidak berfungsinya pranata ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan mata pencaharian hidup, pranata pendidikan sebagai penerangan kebutuhan belajar, serta hilangnya pranata budaya sebagai pemenuhan kebutuhan nilai dalam membentuk tingkah laku yang di yakini atas produk seremonial lokal memiliki konfigurasi makna, di mana makna realitas itu dilahirkan.

Dinamika konflik kedua, inilah yang bisa menjadi dorongan menimbulkan tekanan konflik warga melakukan tindakan demonstrasi. Apalagi tekanan-tekanan konflik itu semakin kuat di tujukan perusahaan atas mosi ketidakpercayaan (trust) kesepakatan-kesepakatan yang sudah terbangun sebelumnya. Bahkan warga korban lumpur melakukan demonstrasi, ada yang aksi damai dan anarkis. Demonstrasi yang lebih agresif terhadap siapa pun, jika warga belum menemukan titik temu dalam penyelesaian masalah.

Konflik pada periode kedua ini, masalah urusan penanganan sosial kemanusiaan banyak dilupakan sehingga kebijakan merupakan proses dan produk politik pemerintah. Dinamika konflik pada periode ini menjadi persekutuan, persekongkolan, perlawanan, negosiasi, advokasi dan koalisi telah menjadi sarana instrumental bagi para aktor institusi maupun kepentingan individu. Untuk itu warga saling mendesak kepentingan dalam bentuk isu konflik menjadi sebuah kebijakan penyelesaian. Dilihat dari aspek teknisnya masih terjadi kesimpangsiuran apakah bencana tersebut masuk penetapan bencana alam atau human eror. Dinamika konflik yang kedua ditinjau dari segi penetapan tindakan yuridis politik pun masih memandulkan status hukum. Termasuk gagalnya produk undang-undang non hukum TP2LS di DPR-RI mengenai hak interpelasi.

Dinamika konflik ketiga, konflik berbentuk ganti rugi dan tuntutan relokasi mandiri kembali ke desa. Dinamika konflik memicu munculnya aneka ragam demonstrasi warga korban lumpur sehingga ada gerakan sosial korban lumpur yang ditujukan pada pemerintah dan perusahaan. Konflik periode ini warga korban merasakan dampak langsung atas hancurnya sistem nilai tradisi adat (termasuk tanah warisan, seremonial agama) yang terbentuk sejak lahir berupa cipta karsa, rasa, mitos dalam memori sejarah yang hilang begitu saja. Dinamika konflik periode ini memiliki dimensi yang dapat dipetakan dalam berbentuk ganti rugi, Jadup, uang kontrak, uang makan, uang boyongan. Termasuk masalah warga korban antara keterlibatan BPLS dan Minarak mengenai verifikasi data, nilai ganti rugi dan pembayaran jual beli yang tidak sesuai jadwal.

 

Daftar Pustaka

 

Burthon, Jhon. and Frank Dakes, 1990. Conflict: Practices in Management, Settlement, and Resolutiuon, The Macmillan Press Ltd: New York.

Bogdan and Biklen, 1982. Qualitatif Reserarch for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon.

Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin. 2004, Teori Konflik Sosial: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Denzin, Norman K.& Yvonna S. Lincoln (Eds.) 1994, Handbook of Qualitative Reserach. London: Sage.

Deutsch, Merton and Coleman, Peter T, 2000. The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice, Jossey - Bass Publishers:San Francisco.

Fisher, Simon. 2001, Mengelola Konflik Keterampilan Dan Untuk Strategi Bertindak. SMK Grafika Desa Putra: Jakarta.

Guur, Robert, Ted. 1980, Hand Book of Political Conflic: Theory and Researc, The free Press: NewYork.

Moore, Christopher. W, 1986. The Mediations Process, Jossey Bass inc Publishers: San Frasisco.

Mayer, Bernard. 2000, The Dinamics of Conflict Resolution; Jossey Bass inc Publishers: San Fransisco.

Rubin, Jeffrey Z. Pruitt, Dean G. Sung Hee Kim. 2006, Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement, McGraw-Hill, Inc: New York.

Arsip Dokumen :

Dokument Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2006.

Dokument Audit Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo BPK-RI, 2007.

Dokument BPLS, 2007.

Dokument Walhi Jatim Tim Java Colapse, 2008. Hasil Studi Jawa Menuju Colapse: Surabaya (tidak dipublikasikan).

Dokument Satkorlak Kabupaten Sidoarjo, 2007.

Jatam, Potret Eksploitasi Gas Bumi Jatim, 2007 (tidak dipublikasikan)

Dokumnet, PDF Laporan Kerja Timnas, 2007. (tidak dipublikasikan)

Dokumnet, PT Minarak Lapindo Jaya, 2006-2008.


Footnotes:



*)Dosen pada Program Studi Sosiologi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya

[1] Simon Fisher, Mengelola Konflik Keterampilan Dan Untuk Strategi Bertindak, (Jakarta: SMK Grafika Desa Putra, 2001), hal. 4

[2] Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin. Teori Konflik Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h, 9-10

[3] Guur, Robert, Ted. 1980, Hand Book of Political Conflic: Theory and Researc, The free Press: New York. h, 2

[4] Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin Ibid. h, 22-25

[5] Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Op. Cit., h. 95-96

[6] Deutsch, Merton and Coleman, Peter T, 2000. The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice, Jossey - Bass Publishers:San Francisco. h, 512-514

[7] Burthon, Jhon. and Frank Dakes, 1990. Conflict: Practices in Management, Settlement, and Resolutiuon, The Macmillan Press Ltd: New York. h, 25

[8] Rubin, Jeffrey Z. Pruitt, Dean G. Sung Hee Kim. 2006, Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement, McGraw-Hill, Inc: New York. h, 197

[9] Bogdan and Biklen, 1982. Qualitatif Reserarch for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon. h, 45-48

 

Tracer Study Alumni

Untuk seluruh alumni FDIK, dimohon kesediannya untuk mengisi form tracer study online. Survey pelacakan alumni secara online diadakan sebagai bagian dari desain pengembangan kualitas pendidikan di FDIK. Silahkan Klik link di bawah ini untuk mengkuti survey: 

http://goo.gl/hCjzUK